RUANG IKLAN

SILAKAN BERIKLAN DI BLOG SAYA.

Ruang Iklan

Space ini bisa Anda gunakan untuk mengiklankan produk Anda

BUKU KOMPUTER AKUNTASNSI ACCURATE ONLINE

SETUP AWAL DATA BASE- INPUT TRANSAKSI-PENYAJIAN LAPOAN KEUANGAN

Tampilkan postingan dengan label AKT PEMDA. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label AKT PEMDA. Tampilkan semua postingan

Rabu, 26 Agustus 2020

Contoh Soal Siklus Akuntansi PPKD - Jurnal - Buku Besar-Neraca Saldo - AJP-Neraca Lajur- Laporan Keuangan PPKD

Saat ini banyak guru akuntansi SMK yang harus berjibaku belajar untuk menguasai materi Praktikum Akuntansi Lembaga/Pemerintah. Salah satu materi yang harus di kuasai adalah penyusunan laporan keuangan PPKD.

Berikut saya sajikan contoh siklus akuntansi PPKD. Semoga bermanfaat. Jika Anda mendapatkan manfaatya mohon berkenan like, komen dan share ke yang lainnya.

BAGIAN 1: 

SOAL SIKLUS AKUNTANSI PPKD- KABUPATEN CONTOH

NO  TRANSAKSI

  1. Diterbitkan SP2D UP sebesar Rp 2.000.000 yang dberikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD B sebagai uang persediaan untuk mendanai pengeluaran sehari-hari SKPD B tesebut
  2. Diterbitkan SP2D LS untuk pembayaran belanja pegawai SKPD B berupa Gaji Pokok dan Tunjangan keluarga sebesar Rp 22,000,000, BUD Memotong PPh pasal 21 atas gaji tersebut 5%
  3. Diterima pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran SKPD B atas penggunaan uang persediaan sebesar Rp1.500.000. BUD menerbitkan SP2D GU sejumlah yang sama. 
  4. Kabupaten Contoh memutuskan untuk melakukan penyertaan modal tambahan pada BUMD bernama PT Abadi Jaya sebesar Rp100.000.000 dengan pencairan melalui SP2D LS. Penyertaan modal ini bersifat permanen. Kepemilikan Kabupaten Contoh di PT Abadi Jaya adalah 100%. 
  5. RUPS BUMD PT Abadi Jaya memutuskan membagi dividen. Surat ketetapan direksi BUMD PT Abadi Jaya menunjukkan bahwa dividen yang menjadi hak Kabupaten Contoh adalah Rp5.000.000.
  6. Diterima setoran dari Bendahara Penerimaan SKPD B sebesar Rp1.500.000 atas pelunasan sebagian piutang retribusi pengendalian lalu lintas. 
  7. Diterima kas sebesar Rp4.000.000 dari penerimaan retribusi terminal yang disetor oleh Bendahara Penerimaan SKPD B ke kas daerah.
  8. Diterima kas sebesar Rp3.000.000 dari Bendahara Penerimaan SKPD B atas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor. 
  9. Diterima kas sebesar Rp3.500.000 dari Bendahara Penerimaan SKPD B atas penerimaan retribusi izin trayek. 
  10. Diterbitkan SP2D LS sebesar Rp25.000.000 untuk pengeluaran pembangunan ruang kantor baru SKPD B. Jumlah tersebut sudah termasuk PPN 10%. BUD memotong PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 0,5%. 
  11. Diterbitkan SPD2 LS untuk pembelian komputer baru SKPD B sebesar Rp11.000.000. Jumlah tersebut sudah termasuk PPN 10%. BUD memotong PPN sebesar 109% dan Pph Pasal 22 sebesar 0,5%.
  12. Diterbitkan SPD2 LS untuk membeli kendaraan operasional angkutan barang SKPD B sebesar Rp35.000.000. Jumlah tersebut sudah termasuk PPN 10%. BUD memotong PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 0,5%. 
  13. Diterima kas sebesar Rp2.000.000 dari penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah yang disetor oleh Bendahara Penerimaan SKPD B ke kas daerah
  14. Diterima kas sebesar Rp4.500.000 dari penerimaan retribusi tempat khusus parkir yang disetor oleh Bendahara Penerimaan SKPDB ke kas daerah. 
  15. Diterima kas dari pihak ketiga untuk pembayaran retribusi parkir tepi jalan umum yang merupakan kewenangan SKPD B sebesar Rp3.750.000 yang langsung disetor ke kas daerah. 
  16. Diterbitkan SP2D LS untuk pembayaran termin terakhir konstruksi dalam pengerjaan SKPD B sebesar Rp20.000.000. Jumlah tersebut sudah termasuk PPN 10%, BUD memotong PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 0,5%.
  17. Diterima kas dari Bendahara Penerimaan SKPD A sebesar Rp3.000.000 dari penerimaan pajak daerah. 
  18. Diberikan uang persediaan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD A melalui SP2D UP sebesar Rp3.000.000 yang akan digunakan untuk pengeluaran sehari-hari SKPD A 
  19. Diterima pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran SKPD A atas uang persediaan yang digunakan sebesar Rp2.450.000. Pada saat yang sama, diberikan kepada Bendahara pengeluaran SKPD A SP2D GU sebagai penganti uang persediaan yang telah gunakan sebesar Rp2.450.000.
  20. Dikeluarkan SP2D LS sebesar Rp2.200.000 untuk pembayaran tagihan perawatan kendaraan dan pemeliharaan gedung SKPD A. Jumlah pembayaran adalah Rp1.200.000 untuk perawatan kendaraan dan Rp1.000.000 untuk pemeliharaan gedung. 
  21. Diterima pemberitahuan berupa PMK dari Kementerian Keuangan bahwa Kabupaten Contoh memperoleh hak untuk menerima DBH, DAU, dan DAK masing-masing sebesar Rp25.000.000, Rp200.000.000, dan Rp40.000.000. DBH terdiri atas DBH pajak Rp5.000.000 dan DBH bukan pajak Rp20.000.000. 
  22. Surat keputusan gubernur menunjukkan bahwa Kabupaten Contoh memperoleh hak sebesar Rp18.000.000 untuk bagi hasil pajak dari provinsi. 
  23. Diterima pemberitahuan dari bank bahwa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dari Kementerian Keuangan sudah masuk ke rekening bank sesuai dengan jumlah yang ditetapkan pada PMK. 
  24. Diterima pemberitahuan dari bank bahwa dana bagi hasil pajak dari provinsi sudah masuk ke rekening bank sesuai dengan jumlah yang ditetapkan pada surat ketetapan gubernur sebesar Rp18.000.000.
  25. Dikeluarkan SP2D LS untuk pembayaran belanja pegawai berupa gaji pokok dan tunjangan keluarga SKPD A dengan SP2D LS sebesar Rp25.000.000. BUD memotong PPh Pasal 21 atas gaji tersebut sebesar 5%. 
  26. Dikeluarkan SP2D LS untuk pengeluaran dalam rangka pembelian komputer baru pada SKPD A dengan SP2D LS sebesar Rp15.000.000. Jumlah tersebut sudah termasuk PPN 10%. BUD memotong PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 0,5%. 
  27. Dikeluarkan SP2D LS untuk pembelian kendaraan operasional angkutan barang SKPD A dengan SP2D LS sebesar Rp40.000.000. Jumlah tersebut sudah termasuk PPN 10%. BUD memotong PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 0,5%. 
  28. Diterima kas dari Bendahara Penerimaan SKPD A sebesar Rp16.000.000 yang berasal dari penerimaan pajak daerah. 
  29. Diterima kas dari Bendahara Penerimaan SKPD A sebesar Rp41.000.000 yang berasal dari penerimaan pajak daerah. 
  30. Kabupaten Contoh melakukan manajemen kas dengan mengalihkan kas menjadi deposito berjangka di BPD sebesar Rp40.000.000. Jangka waktu deposito adalah adalah 6 (enam) bulan dan bersifat roll over.
  31. Kabupaten Contoh mencairkan deposito sebesar Rp15.000.000 dari BPD. Pada saat pencairan deposíto ini juga diterima bunga deposito sebesar Rp1.000.000. 
  32. BUMD PT Abadi Jaya membayar dividen tunai sesuai dengan yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp5.000.000.
  33. Kabupaten Contoh menerima kas dari utang bank dalam negeri jangka panjang sebesar Rp75.000.000.
  34. Kabupaten Contoh menerima pembayaran bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang dari BUMD sebesar Rp35.000.000. 
  35. Kabupaten Contoh menerima tagihan dari kreditor bahwa bunga utang jangka panjang dari perbankan dalam negeri adalah Rp6.500.000. 
  36. Kabupaten Contoh membayar bunga utang jangka panjang perbankan yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp5.000.000. 
  37. Berdasarkan Perda tentang dana cadangan, Kabupaten Contoh membentuk dana cadangan sebesar Rp50.000.000 sebagai dana untuk pembangunan stadion olah raga lima tahun ke depan. 
  38. Dana cadangan untuk pembangunan irigasi yang selama ini dibentuk dicairkan sebesar Rp65.000.000. 
  39. Bendahara Umum Daerah menyetor PPh sebesar Rp2.000.000 dan PPN sebesar Rp5.500.000 ke kas negara.
  40. Kabupaten Contoh menerbitkan SK tentang pemberian subsidi kepada BUMD dan sejumlah lembaga sebesar Rp7.000.000. Subsidi yang akan diberikan adalah subsidi tunai. 
  41. Subsidi tunai yang sudah ditetapkan diberikan kepada lembaga tertentu dicairkan dengan menerbitkan SP2D LS sebesar Rp4.750.000. 
  42. Kabupaten Contoh menerbitkan SK tentang pemberian hibah kepada sekelompok masyarakat sebesar Rp4.000.000. Hibah yang akan diberikan adalah hibah tunai.
  43. Hibah tunai yang sudah ditetapkan sebelumnya dicairkan dengan menerbitkan SP2D LS sebesar Rp4.000.000 
  44. Kabupaten Contoh menandatangani perjanjian tentang pemberian bantuan sosial kepada sekelompok masyarakat sebesar Rp3.800.000. Bantuan sosial yang akan diberikan adalah berbentuk tunai. 
  45. Bantuan sosial tunai yang sudah ditetapkan sebelumnya dicairkan dengan menerbitkan SP2D LS sebesar Rp3.800.000.

DATA PENYESUAIAN

  1. Bunga atas utang Bank yang sudah menjadi kewajiban kabupaten Contoh adalah Rp 15.000.000
  2. Bunga desposito yang telah menjadi hak Kabupaten contoh Rp 2.400.000,00
  3. Jasa Giro dari bank yang telah menjadi hak Kabupaten Contoh adalah Rp 8.000.000,00
TUGAS ANDA:

  1. Membuat Jurnal Transaksi untuk PPKD, untuk transaksi yang terhubung dengan SKPD buatlah jurnal untuk SKPD A dan SKPD B
  2. Membuat Buku Besar dan lakukan posting
  3. Susunlah Neraca Saldo PPKD Pemda Contoh
  4. Buatlah Ayat Jurnal Penyesuaiann
  5. Susunlah Kertas Kerja
  6. Susunlah Laporan Keuangan : LRA, LO, NERACA, LPE dan Arus Kas
  7. Susunlah Jurnal Penutup LO dan LRA dan Postinglah ke Buku Besar
DAFTAR AKUN 

AKUN PPKD
no akun nama akun
1.1.1.01.01 Kas Di Kas Daerah
1.1.2.02.01 Investasi dalam Deposito
1.1.3.05.01 Piutang Transfer Pemerintah Pusat
1.1.3.07.01 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
1.1.4.02.02 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
1.1.4.02.09 Piutang Lain Lain PAD yang SAH
1.1.8.01.01 RK SKPD A
1.1.8.01.02 RK SKPD B
1.2.1.01.01 Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya
1.2.2.01.02 Penyertaan Modal Pemda
1.4.1.01.01 Dana Cadangan
2.1.1.03.01 Utang PPH Pusat
2.1.1.04.01 Utang PPN PUSAt
2.1.2.04.01 Utang Bunga Kepada Bank
2.1.5.04.04 Utang Belanja Subsidi
2.1.5.06.01 Utang Belanja Lain Lain
2.2.1.01.01 Utang dalam Negeri Sektor Perbankan
3.1.1.01.01 Ekuitas
3.1.1.02.01 Surplus/Defisit- LO
3.1.2.05.01 Perubahan SAL
3.1.2.06.01 Surplus/Defisit- LRA
4.1.3.01.01 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA
  Pendapatan Devisit Penyertaan Modal - LRA
4.1.4.04.01 Pendapatan Bunga LRA
4.2.1.01.04 Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak LRA
4.2.1.02.01 Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan  Pajak LRA
4.2.1.03.01 Pendapatan DAU LRA
4.2.1.04.01 Pendapatan DAK LRA
4.2.3.01.01 Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah LRA
5.1.3.01.03 Belanja  Bunga Utang Pinjaman
5.1.4.01.03 Belanja Subsidi
5.1.5.04.01 Belanja Hibah Kepada Masyarakat
5.1.6.01.01 Belanja Bantuan  Sosial Kepada Maasyarakat
7.1.2.01.02 Penerimaan Pembiayaan Pencairan Dana Cadangan
7.1.4.01.01 Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri Perbankan
7.1.5.02.01 Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Kembali Piutang Kepada Perusahaan Daerah
7.2.1.01.01 Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan  Dana Cadangan
7.2.2.02.01 Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal pada BUMD
8.1.3.01.01 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO
  Pendapatan Dividen - LO
8.1.4.04.01 Pendapatan Bunga LO
8.2.1.01.04 Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak LO
8.2.1.02.01 Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan  Pajak LO
8.2.1.03.01 Pendapatan DAU LO
8.2.1.04.01 Pendapatan DAK LO
8.2.3.01.01 Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah LO
8.1.4.03.01 Pendapatan Jasa Giro LO
9.1.3.01.03 Beban  Bunga Utang Pinjaman
9.1.4.01.03 Beban Subsidi
9.1.5.04.01 Beban Hibah Kepada Masyarakat
9.16.02.01 Beban Bantuan  Sosial Kepada Maasyarakat

Minggu, 23 Agustus 2020

Buku-buku Karya saya

 

PRAK AKT LEMBAGA - AKT DESA



PRAK AKT LEMBAGA - AKT PEMDA


PRAKTIKUM AKUNTANSI PERUSAHAAN DAGANG

ACCURATE MANUFAKTUR 

ACCURATE DEKSTOP: PERUSAHAAN JASA DAN DAGANG

ACCURATE ON LINE - CADE

BUKU ACCURATE ON LINE - CAP

Jumat, 20 September 2019

KONSEP DASAR AKUNTANSI PEMDA- PERSAMAAN AKUNTANSI

Saya sajikan vedio dari power point materi Akuntansi Pemerintah Daerah yang berisi:
1. konsep dasar akuntansi pemda
2. laporan keuangan pemda
3. persamaan akuntansi PPKD lengkap dengan contoh
4. Persamaan Akuntansi SKPD, lengkap dengan contoh.
5. Siklus akuntansi PPKD dan SKPD

Jumat, 08 Maret 2019

TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH


 A.      Persamaan Akuntansi Pemerintahan
Persamaan akuntansi merupakan filosofi dasar yang sangat penting dalam akuntansi. Persamaan akuntansi merefleksikan karakteristik sebuah organisasi atau entitas akuntansi dalam teknik-teknik dasarnya. Organisasi pemerintahan adalah sebuah organisasi khas dengan karaktristik tersendiri yang secara signifikan memberikan pengaruh dalam desain dan struktur akuntansi.

Organisasi pemerintahan tidak mencari laba. Karkteristik utama ini memberikan pengaruh signifikan dalam desain persamaan dalam akuntansi pemerintahan. Dengan tidak adanya laba, maka tidak ada akumulasi kekayaan yang menjadi hak pemilik yang dilambangkan dalam ekuitas, seperti yang dikenal dalam akuntansi perusahaan. Hal tersebut ditegaskan dalam karakteristik lain yang mengatakan bahwa tidak ada kepemilikan dalam organisasi pemerintahan. Dengan demikian, kekayaan bersih yang dimiliki baik karena inventasi maupun akumulasi hasil operasi bukanlah sebuah ekuitas yang dimiliki seseorang, tetapi lebih merupakan informasi bagi masyarakat tentang jumlah kekayaan bersih pemerintah yang tersedia (available) untuk digunakan dalam menjalankan program-programnya. Dalam akuntansi komersial, kita mengenal persamaan akuntansi sebagai berikut:

ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS

Persamaan tersebut dalam akuntansi pemerintahan berubah menjadi

ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA

Disini terdapat perbedaan yang mendasar antara dana dan ekuitas. Di perusahaan, selisih antara aset dan utang adalah ekuitas yang menunjukkan adanya kepemilikan pada perusahaan tersebut oleh pemegang sahamnya. Sementara itu, di organisasi pemerintahan, ekuitas dana tidak menunjukkan adanya pemilikan siapapun karena memang tidak ada kepemilikan yang bisa diakui.

Teknik akuntansi pemerintahan, seperti digambarkan dalam persamaan tersebut, disebut sebagai teknik akuntansi dana. Akuntasi dana memandang bahwa sumber daya atau kekayaan yang digambarkan dalam neraca tidak ada kepemilikannya dan tidak digunakan untuk mencari keuntungan, melainkan sebuah kekayaan yang dibatasi (restricted) pada sebuah tujuan atau misi tertentu.

Di beberapa negara, teknik akuntansi dana mengalami modfikasi dengan adanya penggunaan dana-dana yang lebih dari satu. Hal tersebut dipicu oleh adanya pemisahan tujuan-tujuan secara spesifik dalam pemerintahan, dimana di setiap tujuan tersebut dialokasikan sejumlah dana untuk dipertanggungjawabkan.

Dalam praktik akuntansi di Amerika Serikat, dikenal pemisahan sumber daya pemerintahan menjadi general fund, capital project, debt service fund, dan lain-lain. Setiap dana (fund)  tersebut merupakan entitas akuntansi tersendiri yang memiliki sistem akuntansi terpisah satu sama lain. Maka, dalam Govermental Accounting Standart Board diebutkan pengertian dana sebagai berikut:

A fiscal and accounting entity with a self-balancing set f accountss recording cash and other financial resources, together with all related liabilities, and residual equities or balances, and changer therein, wich are segregated for the purpose of carrying on specific activities or attaining certain objectives in accordance with special regulation, restriction, or limitation.”

Pemerintah Indonesia adalah salah atu contoh yang mengggunakan akuntansi dana dengan sistem dana tunggal. Artinya, seluruh sumber daya yang dimiliki peemrintah merupakan kekayaan yang memiliki batasan penggunaan, yaitu untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan pemerintah.

B.       Basis Akuntansi dan Fokus Pengukuran
Dalam dunia akuntansi, basis akuntansi menjadi pijakan penting dalam melakukan pencatatan. Basis akuntansi menentukan asumsi-asumsi yang dipakai dalam melakukan pencatatan dan pelaporan. Basis akuntansi yang dipilih juga akan memengaruhi arsitektur standar akuntansi yang dibangun, baik jangka konseptual maupun pernyataan-pernyataannya, terkait dengan kapan sebuah transaksi diakui dan seberapa besar nilainya.

Pelaporan keuangan juga menjadi proses yang akan terpengaruh oleh pemilihan basis akuntansi, terutama bentuk-bentuk laporan yang digunakan dan terutama informasi atau unsur yang harus dilaporkan.

Dalam praktik akutansi pemerintahan, terdapat empat macam basos akuntansi yang biasa digunakan, antara lain:
1.      Basis Kas
2.      Basis Akrual
3.      Basis Kas Modifikasi
4.      Basia Akrual Modifikasi


Basis akuntansi menentukan kapan transaksi dan peristiwa yang terjadi diakui. Basis kas mengakui transaksi pada saat kas diterima atau dibayarkan, sedangkan basis akrual mengakui transaksi ketika transaksi yang bersangkutan secara ekonomi terjadi, tidak semata-semata ketika kas diterima atau dibayarkan.

Dalam menggunakan basis akuntansi, kita tidak bisa lepas dari pemahaman tentang fokus pengukuran. Fokus pengukuran dari satu entitas akuntansi menentukan apa yang akan dilaporkan, dengan kata lain jenis aset dan kewajiban apa saja yang diakui secara akuntansi dan dilaporkan dalam neraca. Konsep basis akuntansi dan fokus pengukuran ini berhubungan erat dan pemilihan salah satu akan mengimplikasikan pemilihan yang lain.

Basis kas, selain melakukan pengkuan hanya berdasarkan kas masuk dan kas keluar, juga memiliki fokus pengukuran hanya pada KAS. Akibanya, yang dilaporkan dalam neraca (jika dibuat) hanya akun KAS, sehingga ekuitas dana yang ada di sisi pasiva hanya menggambarkan keadaa KAS.

Basis Akrual mengakui transaksi pada saat terjadi dan mempunyai fokus pengakuan pada semua sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian, neraca yang dibuat dengan basis akrual akan melaporkan semua kekayaaan, utang, dan ekuitas dana yang dimiliki, baik yang bersifat lancar maupun tidak lancar. Maka, dibandingkan dengan basis kas, ekuitas dana akan menggambarkan nilai kekayaan bersih seluruhnya (tidak hanya KAS).

Perbedaan kedua basis tersebut dapat dilihat dalam ilustrasi sebagai berikut:

Diilustrasikan kedua basis tersebut dapat dilihat dalam ilustrasi sebagai berikut:

Misalnya terjadi transaksi pembelian kendaraan senilai 3.000, neraca setelah transaksi tersebut akan ditampilkan secara berbeda di masing-masing basis.

Pada basis ks, pembelan kendaraan tersebut dianggap sebagai belanja (biaya). Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah:

Dr.Belanja Kendaraan                                         3.000
     Cr.Kas                                                                               3.000

Pada akhir periode, semua akun belanja (biaya) akan ditutup dan mengurangi nilai ekuitas dana. Sehingga yang akan muncul dalam neraca pada basis kas tetap akun KAS saja di sisi aset, karena fokus pengukuran basis kas hanya pada KAS.

Karena fokus pengukuran pada basis akrual adalah semua sumber daya yang dimiliki, maka transaksi pembelian kendaraan tersebut akan dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Dr.Kendaraan                                               3.000
  Cr.Kas                                                                                          3.000

Dengan demikian, neraca pada basis akrual akan menampilkan akun kendaraan (Aset Tetap) selain KAS di sisi aset, sedangkan Ekuitas Dana di sisi pasiva tetap 10.000. hal tersebut menunjukkan fokus pengukuran basis akrual yang melaporkan semua perubahan kekayaan sehingga transaksi tersebut dianggap sebagai penambahan aset tetap.


Terlihat terjadi perbedaan dalam kedua neraca tersebut sebagai akibat dari satu kejadian transaksi yang sama. Dalam neraca berbasis akrual terdapat akun mobil yang tidak diakui pada neraca berbasis kas. Akan tetapi, yang lebih penting untuk diperhatikan adalah dari transaksi yang sama kedua neraca tersebut menghasilkan nilai ekuitas dana yang berlainan (7.000 pada neraca berbasis kas dan 10.000 pada neraca berbasis akrual). Ketika sebuah entitas pemerintah harus memilih salah satu dari kedua basis tersebut, pertanyaannya adalah iinformasi keuitas dana manakah yang lebih baik?

Informasi tentang ekuitas dana yang disampaikan oleh neraca berbasis akrual diyakini memberikan informasi yang lebih komprehensif kerena merepresentasikan seluruh sumber daya yang dimiliki pemerintah. Akan tetapi, banyak pihak juga dikendaki pelaporan ekuitas dana seperti yang tercantum dalam neraca berbasis kas karena benar-benar menunjukkan jumlah ketersediaan kas yang dimiliki pemerintah, sebuah informasi yang berguna dalam pengendalian anggaran sekaligus menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah dalam pengeksekusi program-program jangka pendeknya.

Basis Kas Modifikasi adalah sebuah pendekatan yang mencoba menampilkan informasi yang dihasilkan basis kas, sekaligus menyajikan informasi yang hanya bisa dimunculkan oleh basis akrual. Dengan basis kas modifikasi, transaksi-transaksi dicatat berdasarkan kas yang diterima atau dibayarkan, sehingga neraca yang dihasilkan akan seperti neraca berbasis kas. Perbedaannya, basis kas modifikasi menggunakan fokus pengukuran atau semua sumber daya.

Dengan ilustrasi yang sama, transaksi pembelian kendaraan dalam basis kas modifikasi akan dicatat sebagai transaksi belanja dan mengurangi ekuitas dana menjadi 7.000
Dr. Belanja Kendaraan                                                     3.000
     Cr. Kas                                                                                             3.000

Namun, fokus pengukuran menghendki informasi tentang kendaraan dimunculkan dalam neraca sehubungan dengan fokus pengukurannya yang menghendaki semua kekayaan yang dimiliki ditampilkan dalam neraca. Akibatnya, pelaporan ekuitas dana juga tidak lagi 7.000 tetapi menjadi 10.000, padahal berdasarkan transaksi seharusnya nilai ekuitas dana hanya 7.000.

Maka, dalam basis kas modifikasi, dilakukan jurnal tambahan untuk mengakui mobil dan melakukan penyesuaian pada ekuitas dana sebagai berikut:

Dr. Kendaraan                                                                 3.000
     Cr. Ekuitas dana yang diinvestasikan dalam aset tetap                    3.000

Sehingga, basis kas modifikasi akan menghasilkan neraca seperti contoh berikut.

Negara-negara penganut basis kas modifikasi merasa bahwa informasi yang dihasilkan oleh basis ini lebih informatif daripada yang dihasilkan oleh basis kas maupun basis akrual. Bagian ekuitas dana, selain menunjukkan informasi tentang ekuitas dana lancar yang memungkinkan kontrol atas kas, juga memberikan informasi tentang kondisi kekayaan berupa aset tetap.

Sementara itu, basis akrual modifikasi lebih banyak diimplementasikan pada negara-negara yang menggunakan multidana dalam investasi dalam akuntansi pemerintahannya. Basis akrual modifikasi pada dasarnya adalah basis akrual yang mnecatat transaksi-transaksi sesuai dengan kejadiannya, tidak semata-mata pada saat kas diterima atau dibayarkan. Namun, basis akrual modifikasi mempunyai fokus pengukuran hanya pada sumber daya yang bersifat lancar.

Akuntansi pemerintahan di AS misalnya, menggunakan basis akrual modifikasi untuk pencatatan di General Fund. Maka, General Fund akan mencatat transaksi-transaksinya tidak semata-mata berdasarkan kas, seperti halnya basis akrual, tetapi neraca yang diterbitkan hanya memuat sumber daya lancar. Transaksi-transaksi yang terkait dan atau menghasilakan aset tetap/utang jangka panjang akan dicatat dalam dana tersendiri. Di AS, dana tersebut disebut sebagai Account Grup, yang terdiri atas General Capital Asset untuk melaporkan transaksi aset tetap dan General Long Term Liabilities untuk melaporkan transaksi utang jangka panjang.

Untuk membantu kemudahan memahami keempat basis akuntansi, berikut akan diilustrasikan beberapa transaksi dan pencatatan jurnalnya.


  1. Akuntansi Anggaran
Akuntansi anggaran (budgetary accounting) mengacu pada praktik yang dilakukan oleh banyak organisasi sektor publik, khususnya pemerintah dalam upaya menyajikan akun-akun operasinya menggunakan format yang sama dengan anggarannya. Tujuan praktik ini adalah menekankan peranan anggaran dalam siklus perencanaan-pengendalian-pertanggungjwaban.

Ide di balik akuntansi anggaran ini adalah untuk kemudahan. Kesulitan yang muncul karena organisasi yang berbeda biasanya mengadopsi format pelaporan juga berbeda. Hal ini disebabka oleh suatu fakta bahwa perbedaan intrinsik antara jasa yang diberikan dalam organisasi yang berbeda telah tercermin dalam anggaran mereka.

Hasil yang lebih bermakna dapat diperoleh dengan membuat akun-akun anggaran yang diklasifikasikan dengan cara tertentu yang spesifik terhadap jasa tertentu, namun hal ini menyebabkan ketidakseragaman dalam format akuntansi anggaran. Ada masalah signifikan bahwa organisasi yang berjenis sama memberikan jasa yang sama mungkin memiliki perlakuan yang berbeda walaupun akuntansi anggaran telah diadopsi oleh mereka. Hal ini timbul karena ada dua masalah yaitu:

a.       Level agresi
b.      Perbandingan antara anggaran dan aktual yang terjadi

Secara otoritas mungkin menerbitkan akun-akun anggarannya untuk jasa pendidikan secara keseluruhan. Otoritas lain mungkin menerbitkan jumlah anggaran untuk sekolah dasar, menengah, dan ssebagainya. Yang lain mungkin akan memublikasikan pegeluaran karyawan, alat tulis, dan lalin-lain untuk masing-masing sekolah dasar, menengah, dan sebagainya. Masalah dari penerbitan informasi yang terlalu rinci adalah bahwa laporan keuangan menjadi tebal dan menyulitkan pembacanya. Di sisi lain, laporan yang tidak terlalu rinci dapat memudahkan pembacanya, namun ada resiko bahwa infomasi penting mungkin hilang Itidak terdapat dalam laporan tersebut). Dengan demikian, hal penting dalam penerapan akuntansi anggaran adalah penetapan klarifikasi dan level agregasi.

Dahulu, pemda di Inggris memproduksi laporan keuangan yang tebal dan rinci, namun dalam beberapa tahun terakhir, pmerintah telah mengadopsi level agregasi yang lebih tinggi yang menyebabkan pengurangan terhadap jumlah halaman yang dapat lebih dimengerti oleh pengguna sekaligus mengurangi biaya pembuatannya.

Kelemahan lain dari akuntansi anggaran terletak pada seberapa sering, atau seberapa intensifkah laporan keuangan membandingkan antara anggaran dengan yang aktual terjadi dan menjelaskan perbedaannya. Banyak organisasi yang membuat akun-akun anggaran seiring dengan anggaran namun hanya membandingkan dua di antaranya secara global. Contoh: akun-akun dan anggaran mungkin saja dibuat secara detai tetapi hanya total pembelanjaan bersih untuk setiap divisi yang memberikan jasa tersebut yang dibandingkan dengan anggaran, menunjukkan apakah ada pembelanjaan yang kurang atau berlebih untuk semua akun, namun hanya untuk menjelaskan perbedaan yang signifikan. Perbedaan yang signifikan dapat didefinisikan sebagai suatu perbedaan yang jumlahnya melebihi presentase atas anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya namun tidak dapat dijelaskan oleh perubahan tingkat harga umum.

Tantangan bagi akutansi anggaran adalah sebuah pertanyaan tentang apakah dperlukan perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk setiap jenis objek belanja. Ketika sebuah organisasi pemerintah telah menggunakan pendekatan anggaran kinerja, maka perbandingan anggaran dan realisasi tidak lagi menjadi perhatian utama. Yang menjadi fokus perhatian adalah indikasi kinerja. Dalam beberapa kasus, penyajian anggaran berbanding realisasi malah dikhawatirkan membawa pembacanya dalam paradigma anggaran tradisional.

  1. Akuntansi Komitmen
Akutansi komitmen (commitment accounting) mengakui transaksi ketika organisasi telah memiliki komitmen untuk melaksanakan transaksi tersebut. Ini berarti bahwa transaksi tidak diakui ketika ada penerimaan atau pengeluaran kas, juga bukan pada saat faktur diterima atau dikirimkan, namun pada saat yang lebih awal yaitu pada saat pesanan dibuat atau diterima.

Sebagai contoh, seorang manajer memesan 100 kotak kapur tulis. Manajer tersebut telah menentukan pemasok yang akan dipilih dan harga sekarang dari dapur ini, misalnya, adalah Rp5.000/kotak. Ketika pesanan dibuat dan dikirimkan kepada pemasok untuk 100 kotak kapur dengan harga Rp5.000/ kotaknya, manajer mendebit beban. Ada bermacam-macam faktor yang memengaruhi jumlah dari faktur yang kemudian akan diterima, seperti pemasok tidak memiliki 100 kotak kapur, harga yang kemudian berubah, atau asumsi harga yang salah dari manajer. Maka, kreditnya tidak menuju pada pemasok (bukan utang atau kas yang diberikan pada pemasok), namun pada akun pemesanan seperti berikut ini:

Kapur                                                                                      Rp500.000
            Pesanan Kepada Pemasok                                                      Rp500.000

Ketika faktur atas kapur tersebut sudah diterima, maka jurnalnya menjadi

Pesanan Kepada Pemasok                                                      Rp500.000
            Kapur                                                                                      Rp500.000

Jika barang yang dikirimkan atau jumlah fakturnya lebih atau kurang dari jumlah yang dicatat dalam suatu pemesanan, jurnal koreksi harus dibuat. Misalnya ternyata harga kapur tersebut bukan Rp5.000, tetapi Rp5.500 maka jurnalnya adalah:

Pesanan Kepada Pemasok                                                      Rp500.000
Kapur                                                                                      Rp  50.000
            Utang Kepada Pemasok                                                         Rp550.000

Dengan menggunakan sistem ini, organisasi mengakui pesanan sebagai komitmen untuk menimbulkan pengeluaran dan akun ini mencatat komitmen secara berkesinambungan.
Fungsi utama dari akuntansi komitmen adalah dalam kontrol anggaran. Gagasannya adalah bahwa akun-akun bulanan yang mencatat hanya faktur yang diterima atau dibayar memberikan hanya sedikit nilai terhadap proses pengambilan keputusan. Agar manajer dapat mengendalikan anggaran mereka, mereka perlu mengetahui seberapa besar anggaran yang telah menjadi komitmen dalam hubungan dengan pesanan yang dibuat. Kalau manajer hanya menerima akun-akun yang mencakup penerimaan dan pembuatan faktur, manajemen dapat dengan mudah menjadi terlalu terpaku atau terlalu berkomitmen (over-committed) pada anggarannya. Tentu saja manajer yang berhati-hati akan mengetahui bahwa akun-akun tersebut tidak memasukkan pesanan yang telah dibuat namun fakturnya belum diterima, dan akan membuat catatan mereka sendiri mengenai hal ini sehingga mereka tidak membuat anggaran mereka over-committed. Pertanyaan yang muncul adalah “jika informasi akuntansi ini sangat relevan untuk manajer, mengapa tidak dimasukkan dalam akun-akun?”

Karena berkaitan dengan fungsi utamanya, maka akuntansi komitmen berfokus pada pesanan yang telah dibuat. Pesanan yang diterima yang berhubungan dengan pendapatan tidak akan dicatat sampai faktur telah dikirimkan. Masalah pengendalian anggaran tidak memengaruhi pendapatan dengan cara yang sama seperti halnya hal ini memengaruhi beban.

Walaupun ada kasus yang menyatakan bahwa akuntansi komitmen meningkatkan pengendalian anggaran adalah baik, ada masalah yang turut terlibat dalam mengadopsi akuntansi komitmen ini dalam akun-akun. Masalah ini adalah bahwa item tertentu yang telah didukung oleh pengiriman pesanan akan dicatat sebagai beban. Secara umum, tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan dan pesanan tersebut dapat dibatalkan dengan mudah. Dengan demikian, sulit untuk menerima bahwa pesanan ini adalah beban untuk periode akuntansi dimana pesanan tersebut baru dibuat.

Terdapat jenis masalah yang timbul dalam akuntansi berbasis akrual yang lebih berbahaya ketika organisasi menerapkan sistem akuntansi kommitmen ini. Misalnya, ada manajer yang anggarannya masih di bawah batas maksimal sebulan sebelum akhir tahun anggaran. Manajer mengetahui bahwa level normal dari pembelanjaan akan membuat pengeluaran anggaran terlalu rendah (under-spent) dan hal ini dapat menyebabkan anggaran tahun berikutnya menjadi berkurang. Dalam akuntansi akrual, untuk memastikan bahwa seluruh anggaran dibelanjakan, pesanan tambahan akan diajukan dan faktur yang diterima akan dicatat. Hal ini menjadi masalah, namun setidaknya dibatasi oleh waktu mulai dari pesanan diajukan sampai dengan faktur tersebut diterima.

Jika menggunakan akuntansi komitmen, manajer dapat dengan mudah mengeluarkan pesanan saat mendekati akhir tahun anggaran untuk menghabiskan anggaran tersebut. Sementara kecil kemungkinannya untuk mencegah pesanan dibatalkan setelah tahun anggaran yang baru dimulai.
Faktanya, dalam praktik untuk akuntansi komitmen ini adalah mengeluarkan semua pesanan yang dibuat namun fakturnya diterima dari akun-akun. Hal ini berarti bahwa walaupun akuntansi komitmen dapat meningkatkan pengendalian anggaran digunakan sebagai alat untuk melaporkan kinerja secara periodik kepada manajer, praktik profesional beberapa negara membatasi penggunaannya dalam akun-akun tertentu.

Jika akuntansi komitmen diadopsi selama tahun anggaran, konversi dari akuntansi komitmen menjadi akrual biasa pada akhir tahun adalah:

Pesanan yang dibuat                                       xxx
            Belanja ABC                                                   xxx
Belanja XYZ                                                   xxx

Kamis, 07 Maret 2019

Latihan Soal Persamaan Akuntansi Pemerintah Daerah

Berikut ini saya sajikan contoh soal dan jawaban  persamaan akuntansi SKPD dan PPKD. Semoga bermanfaat.


JOB SHEET
ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL
Tahun 2018/2019

MAPEL
Kelas
KK
Waktu
Hari/Tanggal
Pengampu
PRAKTIKUM AKT LEMBAGA
XI
Akuntansi
120 menit
Kamis, 22-11-2018
Joko Pramono,S.Pd., M.Si.


1.        Kompetensi Dasar:

3.2  Menerapkan persamaan akuntansi, konsep debet dan kredit, penjurnalan, bukubesar, neraca saldo dan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah
3.3  Menganalisis transaksi pendapatan daerah, belanja derah, pembiayaan daerah, asset daerah, kewajiban daerah, dan equitas dana daerah
4.2 Melakukan pencatatan persamaan akuntansi, konsep debet dan kredit, penjurnalan, buku besar, saldo normal dan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah
4.3 Melakukan pencatatan transaksi pendapatan daerah, belanja derah, pembiayaan daerah, asset daerah, kewajiban daerah, dan equitas dana daerah
2.        Indikator
a.       Mengidentifikasi Persamaan akuntansi pemerintah (daerah).
b.      Menjelaskan Aset pada akuntansi pemerintah (daerah)
c.       Menjelaskan Kewajiban  pada akuntansi pemerintah (daerah)
d.      Menjelaskan Ekuitas  pada akuntansi pemerintah (daerah)
e.       Menerapkan laporan keuangan akuntansi pemerintah
f.       Malakukan pencatatan persamaan akuntansi
g.      Melakukan laporan keuangan akuntansi pemerintah

3.        Bahan dan Alat
a.       Lembar Soal
b.      Form persamaan Akuntansi PPKD
c.       Form Persamaan Akuntansi SKPD
d.      Form Laporan Keuangan

4.        Langkah Kerja
a.       Membaca pentunjuk pelaksanaan ujian akhir semester
b.      Mengerjakan Soal sesuai Petunjuk.

5.        Norma Penilaian
Ketrampilan
a.       Persamaan Akuntansi PPKD                                                                          35
b.      Persamaan Akuntansi SKPD                                                                          35
c.       Laporan Keuangan  PPKD                                                                             25
d.      Kerapian, keterbacaan, ketepatan                                                                     5
Total                                                                                                                100     
===Selamat berkarya, Semoga rahmat-Nya senantiasa bersama kita===
SOAL PRAKTIK 1: AKUNTANSI PPKD
Berikut ini adalah  neraca awal PPKD Pemerintah Kabupaten  Anjang Sana tahun 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ANJANG SANA
PPKD
NERACA
PER 1 JANUARI 2017
AKTIVA
PASIVA
Kas Di Kas Daerah

Investasi  Jangka Panjang

Dana Cadangan

Aset Tetap
800.000.000



100.000.000
Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka Panjang

Ekuitas
-
-


900.000.000
Total Aktiva
900.000.000
Total Pasiva
900.000.000

Berikut adalah transaksi akuntansi dari Pemda Kota Anjang Sana selama tahun 2017:
a.    Pada tanggal 1 Januari 2017 ditetapkan bahwa Dana Alokasi Khusus yang akan diterima Pemerintah Kota Anjang Sana untuk periode tahun 2017 adalah sebesar Rp1.300.000.000.
b.    Pada tanggal 15 Januari 2017, PPKD menerbitkan SP2D UP untuk SKPD Tentram sebesar Rp25.000.000
c.    Pada tanggal 1 Februari 2017, Kuasa BUD menerbitkan SP2D LS Gaji untuk SKPD Tentram sebesar Rp215.000.000
d.   Pada tanggal 3 Februari 2017 ditetapkan bahwa Pemerintah Kota Anjang Sana akan menerima Pendapatan Bagi Hasil dari PPh 21 sebesar Rp600.000.000
e.    Pada tanggal 1 Maret 2017, Pemerintah Kota Anjang Sana mencairkan dana cadangan sebesar Rp 100.000.000
f.     Pada tanggal 5 Juni 2017, Pemerintah Kota Anjang Sana menerima Pendapatan Bagi Hasil dari PPh 21 sebesar Rp 600.000.000
g.    Tanggal 11 Juni 2017 BUD menerima uang setoran pendapatan pajak dari SKPD Tentram sebesar Rp30.000.000
h.    Tanggal 4 Juli 2017 BUD menerima uang setoran pendapatan retribusi dari SKPD Tentram sebesar Rp15.000.000
i.      Tanggal 9 September 2017 BUD menerbitkan SP2D LS untuk membayar pembelian kendaraan dinas bagi SKPD Tentram sebesar Rp250.000.000
j.      Tanggal 1 Oktober 2017 BUD menerbitkan SP2D LS untuk membayar sewa eskavator SKPD Tentram sebesar Rp36.000.000
k.    Tanggal 1 November 2017, PPKD menerima Dana Alokasi Khusus untuk periode tahun 2017 adalah sebesar Rp1.300.000.000.
l.      Tanggal 18 November 2017 Pemerintah Kota Anjang Sana memberikan hibah kepada Organisasi Kepemudaan Kelurahan Cerah sebesar Rp700.000.000 dengan menggunakan SP2D-LS PPKD
m.  13. Tanggal 20 November 2017 Pemerintah Kota Anjang Sana melakukan    transfer dana sebesar Rp 800.000.000 sebagai penyertaan modal di PDAM
Tugas: 1. Susunlah Persamaan Akuntansi (LO) PPKD Pemkab Anjang Sana  Tahun 2017
            2. Susunlah Laporan Keuangan: Laporan Oprasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Arus Kas tahun 2017
SOAL 2 : SOAL PRAKTIK AKUNTANSI SKPD
SKPD Pertanian merupakan salah Dinas di Kabupaten Karanganyar. Berikut adalah Neraca SKPD tersebut pada 31 Desember 2016. Mulai 1 Januari 2017 SKPD Pertanian menggunakan metode akrual dalam mencatat transaksi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang terbaru. Untuk keperluan internal SKPD meyusun lapora keuangan bulanan.
Kabupaten Karanganyar - SKPD Pertanian
NERACA
Per 31 Desember 2016
Aktiva

Pasiva
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Kendaraan
Gedung kantor
0
0
500.000.000
1.000,000,000

Ekuitas
1.000.000.000
Total Akumulasi Depresiasi
(500.000.000)



Total Aktiva
1.000.000.000

Total Pasiva
1.000.000.000
Selama bulan Januari 2017 terdapat transaksi-transaksi di SKPD Pertanian sebagai berikut :
a.         Pada tanggal 1 Januari 2017 ditetapkan bahwa Estimasi Pendapatan SKPD Pertanian untuk tahun 2017 adalah Rp 3.650.000.000, sedangkan belanjanya dianggarkan sebesar Rp 3.550.000.000,.
b.        Tanggal 2 Januari 2017, BUD menerbitkan SP2D LS Gaji sebesar Rp 90.000.000, dengan rincian sebagai berikut :
Gaji Pokok                  60.000.000
Tunjangan Keluarga    10.000.000
Tunjangan Jabatan      20.000.000
c.         Tanggal 2 Januari 2017 Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP UP sebesar Rp 20.000.000. Pada hari yang sama menerbitkan SPM UP, SPM ini diotorisasi dan langsung diserahkan kepada BUD. Tanggal 2 Januari 2017 BUD menerbitkan SP2D
d.        Tanggal 5 Januari 2017 SKPD Pertanian membayar sewa gedung kantor sebesar Rp 60.000.000 untuk sewa selama 2 tahun dengan mekanisme LS
e.         Tanggal 12 Januari 2017 dilakukan pembayaran dengan menggunakan uang UP atas belanja ATK sebesar Rp 3.000.000
f.         Tanggal 13 Januari 2017, SKP terbit dan menyatakan bahwa SKPD Pertanian memiliki pendapatan pajak hotel Terang sebesar Rp. 80.000.000 dan hotel Cempaka sebesar Rp 25.000.000
g.        Tanggal 15 Januari 2017, Hotel Terang membayar pajak hotel langsung ditransfer ke Kas Daerah sebesar Rp 80.000.000.
h.        Pada tanggal 16 Januari 2017 bendahara penerimaan menerima uang dari hotel Cempaka sebesar Rp 20.000.000 dan menyetorkan uang pajak tersebut ke rekening Kas Daerah pada hari yang sama.
i.          Pada tanggal 19 Januari mengajukan pembayaran untuk pembelian kendaraan dinas sebesar Rp 150.000.000.
j.          Pembayaran pembelian kendaraan dilakukan melalui LS dan BUD menerbitkan SP2D pada 22 Januari 2016.
k.        Pada 24 Januari membeli makan untuk rapat sebesar Rp 1.000.000 dan membayar biaya pemeliharaan peralatan sebesar Rp 4.000.000 dengan menggunakan uang persedian.
l.          Pada 28 Januari membeli printer seharga Rp 2.000.000 dengan menggunakan uang persediaan.
m.      Tanggal 29 Januari 2017, SKPD Pertanian menerima pendapatan retribusi parkir sebesar Rp 15.000.000 dan pada tanggal 30 Januari 2017 bendahara penerimaan menyetorkan uang pajak tersebut ke rekening Kas Daerah.
n.        Pada 31 Januari 2017 menerbitkan SKP pajak sebesar Rp 40.000.000 ke hotel Kenanga.
o.        Tanggal 31 Januari 2017 dilakukan Stock Opname terhadap persediaan, diketahui persediaan ATK tersisa sebesar Rp 500.000.
p.        Pada tanggal 31 Januari 2017 dibuat jurnal untuk menyesuaikan beban sewa untuk bulan Januari, beban depresiasi untuk bulan Januari sebesar 12.000.000
Tugas:  Catatlah transaksi di atas ke dalam Persamaan Akuntansi SKPD Dinas Pertanian


LEMBAR KERJA
Mapel
Nama
No Absen
Kelas
Tanda tangan
Nilai
Tanda tangan   Orang Tua
PRAKTIKUM AKUNTANSI PEMERINTAH
 DAN LEMBAGA








Soal 1:
A.   Persamaan Akuntansi PPKD Kab. Anjang Sana Tahun 2017 (LO)  (dalam jutaan rupiah)
Tgl
ASET
KEWAJIBAN
Ekuitas
Keterangan
Kas di Kas
Daerah
Piutang
DAK
Piutang
Pajak
RK
SKPD
Investasi
J. Pjg
Dana Cadangan
Hutang
J. Pendek
Hutang
J. Panjang
Ekuitas

800




100


900
Saldo Awal
a

1.300






1.300
Pendapatan DAK –LO

800
1.300



100


2.200

b
-25


25





SP2D UP –SKPD Tentram

775
1.300

25

100


2.200

c
-215


215





SP2D LS Gaji-SKPD Tentram

560
1.300

240

100


2.200

d


600





600
Pendapatan BH Pajak –LO

560
1.300
600
240

100


2.800

e
100




-100



Pencaiaran Dana Cadangan

660
1.300
600
240




2.800

f
600

-600






Pendapatan BH Pajak –LRA

1.260
1.300

240




2.800

g
30


-30





Pendapatan Pajak RK SKPD Tentram

1.290
1.300

210




2.800

h
15


-15





Pendapatan Retribusi RK SKPD Tentram

1.305
1.300

195




2.800

i
-250


250





SP2D LS Kendaraan SKPD Tentram

1.055
1.300

445




2.800

j
-36


36





SP2D LS Beban Sewa SKPD Tentram

1.019
1.300

481




2.800

k
1.300
-1.300







Pendapatan DAK- LRA

2.319


481




2.800

l
-700







-700
Beban Hibah (LO-LRA)

1.619


481




2.100

m
-800



800




Investasi Permanen

819


481
800



2.100







B. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ANJANG SANA (PPKD)
LAPORAN PERASIONAL
PERIODE YANG BERKAHIR DESEMBER 2017
Uraian
Rp
Rp
Pendapatan:
Pendapatan Dana Alokasi Khusus
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Jumlah Pendapatan

Beban:
Beban Hibah
Surplus/Defisit






1.300
600




1.900

(700)
1.200


PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ANJANG SANA
PPKD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PERIODE YANG BERKAHIR DESEMBER 2017
Uraian
Rp
Rp
Ekuitas Awal, 1-1-2017
Surplus/Defisit
Koreksi/Penyesuaian
Ekuitas Akhir, 31-12-2017





900
1.200
-
2.100

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ANJANG SANA (PPKD)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PERIODE YANG BERKAHIR DESEMBER 2017
AKTIVA
PASIVA
Aset Lancar
Kas Di Kas Daerah
RK SKPD Tentram
Jumlah Aset Lancar



Aset tetap dan Lainnya
Investasi jangka Panjang

819
481
1.300



800
Hutang Jangka Pendek

Hutang Jangka Panjang




Ekuitas:
EKuitas
-

-





2.100
Total Aktiva
2.100
Total Pasiva
2.100





Soal 2:
Persamaan Akuntansi SPKD Dinas Pertanian (LO) Tahun 2017 (dalam jutaan rupiah)
Tgl
ASET
Ekuitas
Keterangan
Kas di B. Pengeluaran
Kas Di B. Penerimaan
Piutang
Pajak
Persediaan
 ATK
Sewa Dibayar Dimuka
Kenda
raan
Gedung
Pera
Latan
Akum Penystn.
RK
 PPKD
Ekuitas
1





500
1.000

-500

1.000
Saldo awal
1










3.650
Estimasi Pendapatan











-3.550
Apropriasi belanja











100
Perubahan Sal






500
1.000

-500

1.000

2









90
-60
Beban Gaji Pokok











-10
Beban Tunjangan keluarga











-20
Beban Tunjangan jabatan






500
1.000

-500
90
910

2
20








20



20




500
1.000

-500
110
910

3









60
-60
Beban Sewa Kantor

20




500
1.000

-500
170
850

12
-3









-3
Beban ATK

17




500
1.000

-500
170
847

13


105







105
Pendapatan Pajak Hotel- LO

17

105


500
1.000

-500
170
952

15


-80






-80

Pendapatan Pajak  Hotel -:LRA

17

25


500
1.000

-500
90
952

16

20
-20








Pendapatan Pajak Hotel -LRA

17
20
5


500
1.000

-500
90
952

16

-20







-20



17

5


500
1.000

-500
70
952

22





150



150



17

5


650
1.000

-500
220
952

24
-5









-1
Beban Konsumsi Makanan











-4
Beban Pemerliharaan Kendaraan

12

5


650
1.000

-500
220
947

28
-2






2





10

5


650
1.000
2
-500
220
947

29

15








15
Pendapatan Retribusi parkir LO/LRA

10
15
5


650
1.000
2
-500
220
962

30

-15







-15



10
0
5


650
1.000
2
-500
205
962

31


40







40
Pendapatan Pajak LO

10

45


650
1.000
2
-500
205
1.002

31



0,5






0,5
Beban ATK

10

45
0,5

650
1.000
2
-500
205
1.002,5

31




57,5





57,5
Beban Sewa

10

45
0,5
57,5
650
1.000
2
-500
205
1.060

31








-12

-12
Beban Depresiasi

10

45
0,5
57,5
650
1.000
2
-512
205
1.048


1.253
1.253






B. SKPD DINAS PERTANIAN
LAPORAN PERASIONAL
PERIODE YANG BERKAHIR JANUARI 2017
Uraian
Rp
Rp
PENDAPATAN


Pendapatan pajak hotel
145.000

Pendapatan retribusi parkir
15.000

JUMLAH PENDAPATAN

160.000
BEBAN


Beban gaji
60.000

Beban tunjangan keluarga
10.000

Beban tunjangan jabatan
20.000

Beban makan dan minum
1.000

Beban pemeliharaan peralatan
4.000

Beban ATK
2.500

Beban sewa
2.500

Beban depresiasi
12.000

JUMLAH BEBAN

112.000
SURPLUS/DEFISIT

48.000

SKPD DINAS PERTANIAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PERIODE YANG BERKAHIR JANUARI 2017
Uraian
Rp
Rp
Ekuitas Awal, 1-1-2017
Surplus/Defisit
Koreksi/Penyesuaian
Ekuitas Akhir, 31-12-2017





1.000
48
-
1.048

SKPD DINAS PERTANIAN
NERACA
PERIODE YANG BERKAHIR JANUARI 2017
AKTIVA
PASIVA
Aset Lancar
Kas di Bendahara Pengeluaran
Piutang Pajak
Persediaan ATK
Beban DDM
Jumlah Aset Lancar

Aset tetap dan Lainnya
Kendaraan
Gedung
Peralatan
Akumulasi Penys
Jumlah Aset Tetap

10,0
45,0
0,5
57,5
113,0


650,0
1.000,0
2,0
-512,0
1.140,0
Hutang Jangka Pendek

Hutang Jangka Panjang




Ekuitas:
RK PPKD
Ekuitas

-

-





205,0
1.048,0
Total Aktiva
1.253,0
Total Pasiva
1.253,0


SKPD DINAS PERTANIAN
Laporan Arus Kas
PERIODE YANG BERKAHIR JANUARI 2017
NO
Uraian
2017
1
Arus Kas dari Aktivtas Operasi


Arus Kas Masuk:


-      Pendapatan Pajak Hotel
100

-      Pendapatan Retribusi
15

Jumlah arus kas masuk
115

Arus Kas Keluar:


-      Beban gaji
-60

-      Beban tunjangan keluarga
-10

-      Beban tunjangan jabatan
-20

-      Beban makan dan minum
-1

-      Beban pemeliharaan peralatan
-4

-      Beban ATK
-3

-      Beban sewa
-60

Jumlah Arus Kas Keluar
-158

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
-43
2
Arus kas dari Aktivitas Investasi


Arus Kas Masuk :
0

-


Arus Kas Keluar:


-      Pembelian Kendaraan
-150

-      Pembelian Peralatan
-2

Jumlah Arus Kas Keluar
-152

Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi
-152
3
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan


Arus Kas Masuk:


RK PPKD
320

Arus Kas Keluar:


RK PPKD
-115

Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan
205
4
Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris


Arus Kas Masuk:


-


Arus Kas Keluar :


-


Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris

5
Kenaikan/Penurunan Kas
10
6
Saldo Kas Awal Periode
0
7
Saldo Kas akhir Periode (Januari)
10


ini link download nya Persamaan Akuntansi SKPD dan PPKD