Seri Akuntansi Pemda: Buletin Teknis PSAP - Donwload

Buletin Teknis SAP adalah informasi yang berisi penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna. Buletin Teknis SAP dimaksudkan untuk mengatasi masalah teknis akuntansi dengan menjelaskan secara teknis penerapan PSAP dan/atau IPSAP. KSAP telah menerbitkan beberapa Buletin Teknis sebagai berikut: Buletin Teknis 01 tentang Neraca Awal Pemerintah Pusat Buletin Teknis 02 tentang Neraca Awal Pemerintah Daerah Buletin Teknis 03 tentang Penyajian Laporan keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Dengan SAP dengan Konversi Buletin Teknis 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah  Buletin Teknis 05 tentang Akuntansi Penyusutan (telah diganti dengan bultek 18) Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang (telah diganti dengan bultek 16) Buletin Teknis 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir  Buletin Teknis 08 tentang Akuntansi Utang (telah diganti dengan bultek 22) Buletin Teknis 09 tentang Akuntansi Aset Tetap (telah diganti dengan bultek 15) Buletin Teknis 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial Buletin Teknis 11 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud (telah diganti dengan bultek 17) Buletin Teknis 12 tentang Transaksi Dalam Mata Uang Asing Buletin Teknis 13 tentang Akuntansi Hibah Buletin Teknis 14 tentang Akuntansi Kas Buletin Teknis 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual Buletin Teknis 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual Buletin Teknis 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual Buletin Teknis 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual Buletin Teknis 19 tentang Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrual Buletin Teknis 20 tentang Akuntansi Kerugian Negara/Daerah Buletin Teknis 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual Buletin Teknis 22 tentang Akuntansi Utang berbasis Akrual Buletin Teknis 23 tentang Akuntansi Pendapatan Nonperpajakan Buletin Teknis 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan

Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) adalah klarifikasi, penjelasan dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan bertujuan menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir penggunaan PSAP. KSAP telah menerbitkan IPSAP, yaitu: Interpretasi SAP 01 tentang Transaksi Dalam Mata Uang Asing Interpretasi SAP 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah Interpretasi SAP 03 tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan Dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah Interpretasi SAP 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan

Read More

Bagikan Artikel ini

Seri Akuntansi Pemda: Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan selengkapnya adalah sebagai berikut:

• Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010
• Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2016
• Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2019
• Government Accounting Standards Republic of Indonesia

Read More

Bagikan Artikel ini

Seri Akuntansi Pemda: Memahami Perhitungan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan (PSAP 01 par 08).

Beberapa ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terkait dengan Saldo Anggaran Lebih diantaranya:

1. Kerangka Konseptual paragraf 63, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. PSAP 01 paragraf 8 dan PSAP 02 paragraf 07, Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
3. PSAP 01 paragraf 15, Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.
4. PSAP 01 paragraf 16, unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendahara umum negara/daerah dan/atau sebagai kuasa bendahara umum negara/daerah.
5. PSAP 01 paragraf 18 entitas pelaporan pemerintah pusat juga menyajikan Saldo Anggaran Lebih pemerintah yang mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.
6. PSAP 01 paragraf 41, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
   • Saldo Anggaran Lebih awal;
   • Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
   • Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
   • Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;
   • Lain-lain;
   • Saldo Anggaran Lebih Akhir.
7. PSAP 02 paragraf 7 dan paragraf 61, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA) adalah selishi lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

Dari ketentuan mengenai Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana terdapat dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, diketahui bahwa SAL merupakan gunggungan atau jumlah akumulasi SiLPA sampai dengan tanggal pelaporan dan SAL dihasilkan dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Entitas yang menyusun LPSAL awalnya hanya ditujukan pada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Sejalan dengan pemberlakuan PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), Laporan Perubahan SAL yang sebelumnya hanya dibuat oleh konsolidator LKPP maupun LKPD, saat ini juga harus dibuat oleh Entitas Badan Layanan Umum. Pada kesempatan ini, penulis mencoba untuk menguraikan pemahaman perhitungan SAL dengan menggunakan ilustrasi.

Tahun I:

Diasumsikan bahwa suatu entitas baru pertama kali dibentuk pada tahun 20X1, belum memiliki aset dan hanya melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja saja. Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun pertama adalah sebagai berikut:

 

Keterangan:

• Aset nonkas di neraca 20X1 berasal dari pendapatan nonkas dikurangi dengan beban nonkas di LO (50-20=30).
• Ekuitas sebesar 60 terdiri dari aset kas (SAL) sebesar 30 dan aset non kas sebesar 30.

 

 

 

 

 

 

Tahun II:

Pada awal tahun 20X2, Entitas membeli Peralatan dan Mesin sebesar 5, Gedung Bangunan sebesar 10, dan melakukan investasi sebesar 10.

Apabila belum ada transaksi lain, maka LRA adalah sebesar belanja pembelian peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta investasi sebesar 10.

Keterangan:

• Ekuitas sebesar 60 terdiri dari aset kas (SAL) sebesar 5 dan aset non kas sebesar 55.
• Tidak ada kenaikan ekuitas karena realisasi belanja modal yang menghasilkan aset tetap merupakan pembelian aset secara sederhana merupakan reklas dari aset kas menjadi aset nonkas.

 

 

 

 

 

 

 

SAL merupakan gunggungan SiLPA/SiKPA atau akumulasi dari perhitungan SiLPA/SiKPA tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tanggal pelaporan.

Merujuk pada ilustrasi sederhana di atas, dapat kita ketahui bahwa SAL identik dengan aset kas yang berasal dari perhitungan realisasi pendapatan-LRA, belanja serta pembiayaan yang menghasilkan SiLPA/SiKPA pada Laporan Realisasi Anggaran. SAL bukan dihasilkan dari LAK, karena di dalam LAK juga mencantumkan transaksi transitoris, dimana transaksi transitoris bukan merupakan transaksi realisasi anggaran. SAL merupakan bagian dari ekuitas, karena di dalam suatu ekuitas juga terdapat aset kas.

 

Read More

Bagikan Artikel ini

Mengenal Beberapa Dokumen Transaksi di AKuntansi Pemerintah Daerah

 Akuntansi yang masih menganut prinsip dasar akuntansi pada umumnya. Namun, terdapat beberapa perbedaan dari segi teknis pencatatan dan lingkup yang dituju. Proses pencatatan, penilaian dan identifikasi semua transaksi bisnis yang terjadi pada entitas Pemerintah Daerah, seperti provinsi, kota atau kabupaten. Output berupa laporan keuangan ditujukan kepada pihak-pihak seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Keuangan (BPK), kreditor, investor, donatur dan pihak berkepentingan lainnya.

Siklus Akuntansi Keuangan Daerah sejatinya sama dengan Siklus Akuntansi pada umumnya. Perbedaannya terdapat di langkah atau alurnya. Pada Akuntansi Keuangan Daerah, setelah penyusunan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian (NSSP) dapat langsung dibuatkan Laporan Perhitungan APBD. Namun, untuk alasan kemudahan pembuatan laporan, setelah NSSP dibuat maka akan ditutup oleh Jurnal Penutup dan akan langsung dibuatkan Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Modal (R/K Pemda) dan Neraca.

Tentunya setiap pencatatan transaksi harus disertakan dengan dokumen-dokumen dan bukti transaksi yang sah untuk kemudian dimasukkan ke dalam jurnal dan buku besar pembantu. Bukti transaksi dikategorikan menjadi tiga, yaitu Bukti Penerimaan Kas, Bukti Pengeluaran Kas dan Bukti Memorial yang kemudian dimasukkan ke Jurnal Umum.

Seperti apa contoh dokumen transaksi di Pemerintah daerah? Simak video di bawah ini. Mohon berkenan like & share dan subscribe di youtube saya ya.

Read More

Bagikan Artikel ini

Penyusunan Laporan Arus Kas Pemda

 Berikut ini saya paparkan konsep penyusunan laporan arus kas Pemerintah Daerah, insyallah disambung dengan contoh praktik nya.  Untuk Praktiknya kita masih menggunakan studi kasus SIKLUS AKUNTANSI PEMDA KAB CONTOH

Selamat menyimak, mohon berkenan like & share serta subsrcibe di yuotube saya ya.

Read More

Bagikan Artikel ini

Praktikum Penyusunan Laporan Operasional Pemda -Konsolidasi

Pada postigan sebelumnya kita telah membahas penyusunan  konsolidasi  Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Kali ini kita akan membahas penyusunan Laporan Operasional Konsolidasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. 

Studi kasus masih menggunakan Soal SKPD A, SKPD B dan PPKD Pemkab Contoh.

Baca lagi di SOAL SIKLUS AKT PEMDA KAB CONTOH

Read More

Bagikan Artikel ini

Jurnal Transaksi PPKD -Pembahasan Soal PPKD Pemda Contoh

Sebelumnya sudah saya aploud contoh soal jurnal transaksi PPKD dari Pemda Kabupaten Contoh.  Silakan baca baca lagi di SOAL PPKD PEMDA KAB CONTOH

Berikut ini saya aploudkan jawaban untuk jurnal transaksi PPKD dan transaksi HOBO dengan SKPD A dan SKPD B

NO	PPKD
	NO AKUN	NAMA AKUN		REF	D	K
1		Jurnal LO
	1.1.8.01.01	RK SKPD B			2.000.000
	1.1.1.01.01		Kas Di Kas Daerah			2.000.000
2		Jurnal LO
	1.1.8.01.01	RK SKPD B			22.000.000
	1.1.1.01.01		Kas Di Kas Daerah			22.000.000
	1.1.1.01.01	Kas Di Kas Daerah			1.100.000
	2.1.1.04.01		Utang PPH Pusat			1.100.000
		Jurnal LRA - Tidak ada
3		Jurnal LO
	1.1.8.01.01	RK SKPD B			1.500.000
	1.1.1.01.01		Kas Di Kas Daerah			1.500.000
		Jurnal LRA - Tidak Ada
4		Jurnal LO
	1.2.2.01.02	Penyertaan Modal			100.000.000
	1.1.1.01.01		Kas Di Kas Daerah			100.000.000
	7.2.2.02.01	Jurnal LRA - Tidak ada			100.000.000
	0.0.0.00.00	Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal Kepada BUMD				100.000.000
			Perubahan SAL
5		Jurnal LO
	1.2.2.01.02	Penyertaan Modal			5.000.000
	8.1.3.01.01		Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO			5.000.000
		Jurnal LRA - Tidak Ada
6		Jurnal LO
	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah			1.500.000
	1.1.8.01.01		RK SKPD B			1.500.000
		Jurnal LRA - Tidak Ada
7		Jurnal LO
	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah			4.000.000
	1.1.8.01.01		RK SKPD B			4.000.000
		Jurnal LRA - Tidak Ada
8		Jurnal LO
	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah			3.000.000
	1.1.8.01.01		RK SKPD B			3.000.000
		Jurnal LRA - Tidak Ada
9		Jurnal LO
	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah			3.500.000
	1.1.8.01.01		RK SKPD B			3.500.000
		Jurnal LRA - Tidak Ada
10		Jurnal LO
	1.1.8.01.01	RK SKPD B			25.000.000
	1.1.1.01.01		Kas Di Kas Daerah			25.000.000
	1.1.1.01.01	Kas Di Kas Daerah			2.386.364
	2.1.1.03.01		Utang PPH Pusat			113.636
	2.1.1.04.01		Utang PPN Pusat			2.272.727
		Jurnal LRA - Tidak Ada
11		Jurnal LO
	1.1.8.01.01	RK SKPD B			11.000.000
	1.1.1.01.01		Kas Di Kas Daerah			11.000.000
	1.1.1.01.01	Kas Di Kas Daerah			1.050.000
	2.1.1.03.01		Utang PPH Pusat			50.000
	2.1.1.04.01		Utang PPN Pusat			1.000.000
		Jurnal LRA - Tidak Ada
12		Jurnal LO
	1.1.8.01.01	RK SKPD B			35.000.000
	1.1.1.01.01		Kas Di Kas Daerah			35.000.000
	1.1.1.01.01	Kas Di Kas Daerah			3.340.909
	2.1.1.03.01		Utang PPH Pusat			159.091
	2.1.1.04.01		Utang PPN Pusat			3.181.818
		Jurnal LRA - Tidak Ada
13		Jurnal LO
	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah			2.000.000
	1.1.8.01.01		RK SKPD B			2.000.000
		Jurnal LRA - Tidak Ada
14		Jurnal LO
	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah			4.500.000
	1.1.8.01.01		RK SKPD B			4.500.000
		Jurnal LRA - Tidak Ada
15		Jurnal LO
	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah			3.750.000
	1.1.8.01.01		RK SKPD B			3.750.000
		Jurnal LRA - Tidak Ada
16		Jurnal LO
	1.1.8.01.01	RK SKPD B			20.000.000
	1.1.1.01.01		Kas Di Kas Daerah			20.000.000
	1.1.1.01.01	Kas Di Kas Daerah			1.909.091
	2.1.1.03.01		Utang PPH Pusat			90.909
	2.1.1.04.01		Utang PPN Pusat			1.818.182
		Jurnal LRA - Tidak Ada
17		Jurnal LO
	1.1.8.01.01	Kas di Kas Daerah			3.000.000
	1.1.8.01.01		RK SKPD A			3.000.000
		Jurnal LRA - Tidak Ada
18		Jurnal LO
	1.1.8.01.01	RK SKPD A			3.000.000
	1.1.8.01.01		Kas Di Kas Daerah			3.000.000
		Jurnal LRA - Tidak Ada
19		Jurnal LO
	1.1.8.01.01	RK SKPD A			2.450.000
	1.1.8.01.01		Kas Di Kas Daerah			2.450.000
		Jurnal LRA - Tidak Ada
20		Jurnal LO
	1.1.8.01.01	RK SKPD A			2.200.000
	1.1.8.01.01		Kas Di Kas Daerah			2.200.000
		Jurnal LRA - Tidak Ada
21		Jurnal LO
	1.1.3.05.01	Piutang Transfer Pemerintah Pusat			265.000.000
	8.2.1.01.02		Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LO			5.000.000
	8.2.1.02.01		Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan  Pajak LO			20.000.000
	8.2.1.03.01		Pendapatan DAU LO			200.000.000
	8.2.1.04.01		Pendapatan DAK LO			40.000.000
		Jurnal LRA - Tidak Ada
22		Jurnal LO
	1.1.3.07.01	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya			18.000.000
	8.2.3.01.01		Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah LO			18.000.000
		Jurnal LRA - Tidak Ada
23		Jurnal LO
	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah			265.000.000
	1.1.3.05.01		Piutang Transfer Pemerintah Pusat			265.000.000
		Jurnal LRA
	0.0.0.00.00	Perubahan Sal			265.000.000
	4.2.1.01.04		Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak LRA			5.000.000
	4.2.1.02.01		Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan  Pajak LRA			20.000.000
	4.2.1.03.01		Pendapatan DAU LRA			200.000.000
	4.2.1.04.01		Pendapatan DAK LRA			40.000.000
24		Jurnal LO
	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah			18.000.000
	1.1.3.07.01		Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya			18.000.000
		Jurnal LRA
	0.0.0.00.00	Perubahan Sal			18.000.000
	4.2.3.01.01		Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah LRA			18.000.000
25		Jurnal LO
	1.1.8.01.01	RK SKPD A			25.000.000
	1.1.1.01.01		Kas Di Kas Daerah			25.000.000
	1.1.1.01.01	Kas Di Kas Daerah			1.250.000
	2.1.1.04.01		Utang PPH Pusat			1.250.000
		Jurnal LRA - Tidak ada
26		Jurnal LO
	1.1.8.01.01	RK SKPD A			15.000.000
			Kas Di Kas Daerah			15.000.000
	1.1.1.01.01	Kas Di Kas Daerah			1.431.818
	2.1.1.03.01		Utang PPH Pusat			68.182
	2.1.1.04.01		Utang PPN Pusat			1.363.636
		Jurnal LRA - Tidak Ada
27		Jurnal LO
	1.1.8.01.01	RK SKPD A			40.000.000
	1.1.1.01.01		Kas Di Kas Daerah			40.000.000
	1.1.1.01.01	Kas Di Kas Daerah			3.818.182
	2.1.1.03.01		Utang PPH Pusat			181.818
	2.1.1.04.01		Utang PPN Pusat			3.636.364
		Jurnal LRA - Tidak Ada
28		Jurnal LO
	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah			16.000.000
	1.1.8.01.01		RK SKPD A			16.000.000
		Jurnal LRA - Tidak Ada
29		Jurnal LO
	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah			41.000.000
	1.1.8.01.01		RK SKPD A			41.000.000
		Jurnal LRA - Tidak Ada
30		Jurnal LO
	1.1.2.02.01	Investasi dalam Deposito			40.000.000
	1.1.1.01.01		Kas Di Kas Daerah			40.000.000
		Jurnal LRA - Tidak Ada
31		Jurnal LO
	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah			16.000.000
	1.1.2.02.01		Investasi dalam Deposito			15.000.000
	8.1.4.04.01		Pendapatan Bunga  -LO			1.000.000
		Jurnal LRA
	0.0.0.00.00	Perubahan SAL			1.000.000
	4.1.4.04.01		Pendapatan Bunga LRA			1.000.000
32		Jurnal LO
	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah			5.000.000
	1.2.2.01.02		Penyertaan Modal Pemda			5.000.000
		Jurnal LRA
	0.0.0.00.00	Perubahan SAL			5.000.000
	4.1.3.01.01		Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA			5.000.000
33		Jurnal LO
	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah			75.000.000
	2.2.1.01.01		Utang dalam Negeri Sektor Perbankan			75.000.000
		Jurnal LRA
	0.0.0.00.00	Perubahan SAL			75.000.000
	7.1.4.01.01		Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri Perbankan			75.000.000
34		Jurnal LO
	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah			35.000.000
	1.1.4.02.02		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya			35.000.000
		Jurnal LRA
	0.0.0.00.00	Perubahan SAL			35.000.000
	7.1.5.02.01		Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Kembali Piutang Kepada Perusahaan Daerah			35.000.000
35		Jurnal LO
	9.1.3.01.03	Beban Bunga Utang Pinjaman			6.500.000
	2.1.2.04.01		Utang Bunga Kepada Bank			6.500.000
		Jurnal LRA - Tidak Ada
36		Jurnal LO
	2.1.2.04.01	Utang Bunga Kepada Bank			5.000.000
	1.1.1.01.01		Kas Di Kas Daerah			5.000.000
		Jurnal LRA
	5.1.3.01.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman			5.000.000
	0.0.0.00.00		Perubahan SAL			5.000.000
37		Jurnal LO
	1.4.1.01.01	Dana Cadangan			50.000.000
	1.1.1.01.01		Kas Di Kas Daerah			50.000.000
		Jurnal LRA
	7.2.1.01.01	Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan  Dana Cadangan			50.000.000
	0.0.0.00.00		Perubahan SAL			50.000.000
38		Jurnal LO
	1.1.1.01.01	Kas Di Kas Daerah			65.000.000
	1.4.1.01.01		Dana Cadangan			65.000.000
		Jurnal LRA
	0.0.0.00.00	Perubahan SAL			65.000.000
	7.1.2.01.02		Penerimaan Pembiayaan Pencairan Dana Cadangan			65.000.000
39		Jurnal LO
	2.1.1.03.01	Utang PPH Pusat			2.000.000
	2.1.1.04.01	Utang PPN Pusat			5.500.000
	1.1.1.01.01		Kas Di Kas Daerah			7.500.000
		Jurnal LRA
40		Jurnal LO
	9.1.4.01.03	Beban Subsidi			7.000.000
	2.1.5.04.04		Utang Belanja Subsidi			7.000.000
		Jurnal LRA - Tidak ada
41		Jurnal LO
	2.1.5.04.04	Utang Belanja Subsidi			4.750.000
	1.1.1.01.01		Kas Di Kas Daerah			4.750.000
		Jurnal LRA
	5.1.4.01.03	Belanja Subsidi			4.750.000
	0.0.0.00.00		Perubahan SAL			4.750.000
42		Jurnal LO
	9.1.5.04.01	Beban Hibah Kepada Masyarakat			4.000.000
	2.1.5.06.01		Utang Belanja Lain Lain			4.000.000
		Jurnal LRA - Tidak ada
43		Jurnal LO
	2.1.5.06.01	Utang Belanja Lain Lain			4.000.000
	1.1.1.01.01		Kas Di Kas Daerah			4.000.000
		Jurnal LRA
	5.1.5.04.01	Belanja Hibah Kepada Masyarakat			4.000.000
	0.0.0.00.00		Perubahan SAL			4.000.000
44		Jurnal LO
	9.16.02.01	Beban Bantuan  Sosial Kepada Masyarakat			3.800.000
	2.1.5.06.01		Utang Belanja Lain Lain			3.800.000
		Jurnal LRA - Tidak ada
45		Jurnal LO
	2.1.5.06.01	Utang Belanja Lain Lain			3.800.000
	1.1.1.01.01		Kas Di Kas Daerah			3.800.000
		Jurnal LRA
	5.1.6.01.01	Belanja Bantuan  Sosial Kepada Masyarakat			3.800.000
	0.0.0.00.00		Perubahan SAL			3.800.000
		TOTAL PPKD			1.937.586.364	1.937.586.364

Jurnal di SKPD  A

NO	SKPD - A
	NO AKUN	NAMA AKUN		REF	D	K
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17		Jurnal LO
	3.1.3.01.01	RK PPKD			3.000.000
	1.1.1.03.01		Kas Di Bendahara Penerimaan			3.000.000
		Jurnal LRA - Tidak Ada
18		Jurnal LO
	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran			3.000.000
	3.1.3.01.01		RK PPKD			3.000.000
		Jurnal LRA - Tidak Ada
19		Jurnal LO
	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran			2.450.000
	3.1.3.01.01		RK PPKD			2.450.000
		Jurnal LRA - Tidak Ada
20		Jurnal LO
	9.1.2.05.01	Beban Service Kendaraan			1.200.000
	9.1.2.18.03	Beban Pemeliharaan Gedung			1.000.000
	3.1.3.01.01		RK PPKD			2.200.000
		Jurnal LRA
	5.1.2.05.01	Belanja Service Kendaraan			1.200.000
	5.1.2.18.03	Belanja Pemeliharaan Gedung			1.000.000
	0.0.0.00.00		Perubahaan SAL			2.200.000
21
22
23
24
25		Jurnal LO
	9.1.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan			25.000.000
	3.1.3.01.01		RK PPKD			25.000.000
		Jurnal LRA
	5.1.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan			25.000.000
	0.0.0.00.00		Perubahan SAL			25.000.000
26		Jurnal LO
	1.3.2.16.01	Aset Tetap - Komputer			15.000.000
	3.1.3.01.01		RK PPKD			15.000.000
		Jurnal LRA
	5.2.2.16.01	Belanja Modal - Komputer			15.000.000
	3.1.2.05.01		Perubahan SAL			15.000.000
27		Jurnal LO
	1.3.2.04.01	Aset Tetap - Kendaraan Bermotor			40.000.000
	3.1.3.01.01		RK PPKD			40.000.000
		Jurnal LRA
	5.2.2.04.01	Belanja Modal Aset Kendaraan			40.000.000
	0.0.0.00.00		Perubahan SAL			40.000.000
28		Jurnal LO
	3.1.3.01.01	RK PPKD			16.000.000
	1.1.1.03.01		Kas Di Bendahara Penerimaan			16.000.000
		Jurnal LRA - Tidak Ada
29		Jurnal LO
	3.1.3.01.01	RK PPKD			41.000.000
	1.1.1.03.01		Kas Di Bendahara Penerimaan			41.000.000
		Jurnal LRA - Tidak Ada
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
		TOTAL SKPD A			229.850.000	229.850.000

JURNAL DI SKPD B

NO		SKPD - B
	NO AKUN		NAMA AKUN		REF	D	K
1		Jurnal LO
	1.1.1.03.02	Kas Di Bendahara Pengeluaran				2.000.000
	3.1.3.01.01		RK PPKD				2.000.000
		Jurnal LRA - Tidak Ada
2		Jurnal LO
	9.1.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan				22.000.000
	3.1.3.01.01		RK PPKD				22.000.000
		Jurnal LRA
	5.1.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan				22.000.000
	0.0.0.00.00		Perubahan SAL				22.000.000
3		Jurnal LO
	1.1.1.03.01	Kas Di Bendahara Pengeluaran				1.500.000
	3.1.3.01.01		RK PPKD				1.500.000
		Jurnal LRA - Tidak Ada
4
5
6		Jurnal LO
	3.1.3.01.01	RK PPKD				1.500.000
	1.1.1.03.01		Kas Di Bendahara Penerimaan				1.500.000
		Jurnal LRA - Tidak Ada
7		Jurnal LO
	3.1.3.01.01	RK PPKD				4.000.000
	1.1.1.03.01		Kas Di Bendahara Penerimaan				4.000.000
		Jurnal LRA - Tidak Ada
8		Jurnal LO
	3.1.3.01.01	RK PPKD				3.000.000
	1.1.1.03.01		Kas Di Bendahara Penerimaan				3.000.000
		Jurnal LRA - Tidak Ada
9		Jurnal LO
	3.1.3.01.01	RK PPKD				3.500.000
	1.1.1.03.01		Kas Di Bendahara Penerimaan				3.500.000
		Jurnal LRA - Tidak Ada
10		Jurnal LO
	1.3.3.01.01	Ase Tetap - Bagunan Gedung Kantor				25.000.000
	3.1.3.01.01		RK PPKD				25.000.000
		Jurnal LRA
	5.2.3.01.01	Belanja Modal - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor				25.000.000
	3.1.2.05.01		Perubahan SAL				25.000.000
11		Jurnal LO
	1.3.2.16.01	Aset Tetap - Komputer				11.000.000
	3.1.3.01.01		RK PPKD				11.000.000
		Jurnal LRA
	5.2.2.16.01	Belanja Modal - Komputer				11.000.000
	3.1.2.05.01		Perubahan SAL				11.000.000
12		Jurnal LO
	1.3.2.04.01	Aset Tetap - Kendaraan Bermotor				35.000.000
	3.1.3.01.01		RK PPKD				35.000.000
		Jurnal LRA
	5.2.2.04.01	Belanja Modal Aset Kendaraan				35.000.000
	0.0.0.00.00		Perubahan SAL				35.000.000
13		Jurnal LO
	3.1.3.01.01	RK PPKD				2.000.000
	1.1.1.03.01		Kas Di Bendahara Penerimaan				2.000.000
		Jurnal LRA - Tidak Ada
14		Jurnal LO
	3.1.3.01.01	RK PPKD				4.500.000
	1.1.1.03.01		Kas Di Bendahara Penerimaan				4.500.000
		Jurnal LRA - Tidak Ada
15		Jurnal LO
	3.1.3.01.01	RK PPKD				3.750.000
	1.1.3.02.05		Piutang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum				3.750.000
		Jurnal LRA
	3.1.2.05.01	Perubahan SAL				3.750.000
	4.1.2.05.01		Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LRA				3.750.000
16		Jurnal LO
	1.3.6.01.01	Konstruksi dalam Pengerjaan				20.000.000
	3.1.3.01.01		RK PPKD				20.000.000
		Jurnal LRA
	5.3.6.01.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi dalam Pengerjaan				20.000.000
	0.0.0.00.00		Perbahan SAL				20.000.000
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
		TOTAL SKPD B				255.500.000	255.500.000

Read More

Bagikan Artikel ini