MATERI UJI KOMPETENSI TEKNISI AKUNTANSI JUNIOR - BUKU PRAKTIKUM

MINAT SILAKAN WA KE 08522938885

Alhamdulillah, segala sanjungan hanya milik Allah SWT, atas limpahan karunia-Nya sehingga buku ini ini bisa hadir di hadapan para pembaca, pelajar dan mahasiswa bidang Akuntansi.

Buku ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan referensi bagi guru, siswa maupun para praktikan akuntansi yang ingin  mempelajari dan trampil praktikum akuntansi perusahaan dagang.

Buku ini menyajikan latihan praktik menganalisis dan mengecek dokumen transaksi, memproses entry jurnal, memproses buku besar, dan menyusun laporan keuangan. Kelebihan buku praktikum ini dibandingkan dengan buku praktik yang lain yang sejenis adalah tax integrated dan menggunakan pendekatan penilaian pada sertifikasi profesi teknisi akuntansi oleh LSP, sehingga pemakai buku ini diharapkan siap untuk mengikuti uji sertifikasi untuk memperoleh sertifikat kompetensi teknisi akuntansi kualifikasi II. 

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAGIAN I KONSEP PRAKTIKUM AKUNTANSI PERUSAHAAN DAGANG	1
BAB 1 : DOKUMEN TRANSAKSI	2
BAB 2: PENCATATAN TRANSAKSI KEDALAM JURNAL KHUSUS	15
BAGIAN II: PRAKTIKUM AKUNTANSI  PERUSAHAAN DAGANG	31
BAB 3: PRAKTIKUM I Analisis dan Pengecekan Dokumen Transaksi	32
BAB 4: PRAKTIKUM II Memproses Entry Jurnal dan Buku Besar Pembantu Kasus 1 : PT YOOSHIKA PRAMONO TRADING Lembar Kerja Form Asesmen (MPA 05: Cek List Observasi) Kasus 2 : PT FADZILLAH Lembar Kerja Form Asesmen (MPA 05: Cek List Observasi)	41 44 63 73 74 90 100
BAB 5 : PRAKTIKUM III Memproses Buku Besar Konsep Buku Besar dan Penyusunan Neraca Saldo Kasus 1 : PT YOOSHIKA PRAMONO TRADING Lembar Kerja Form Asesmen (MPA 05: Cek List Observasi) Kasus 2 : PT FADZILLAH Lembar Kerja Form Asesmen (MPA 05: Cek List Observasi)	101 102 105 109 129 130 135 146
BAB 6 : PRAKTIKUM IV Menyusun Laporan Keuangan Konsep Penyusunan Laporan Keuangan Kasus 1 : PT YOOSHIKA PRAMONO TRADING Lembar Kerja Form Asesmen (MPA 05: Cek List Observasi) Kasus 2 : PT FADZILLAH Lembar Kerja Form Asesmen (MPA 05: Cek List Observasi) Kasus 3 : PT SUKSES BAHAGIA Lembar Kerja Form Asesmen (MPA 05: Cek List Observasi) Kasus 4 : PT FADZILLAH BAHAGIA Lembar Kerja Form Asesmen (MPA 05: Cek List Observasi) Form Umpan Balik dan Keputusan Asesmen (MAK 02) Daftar  Pustaka	147 149 155 158 180 181 180 208 209 215 225 234 235 252 253 255

CUPLIKAN HALAMAN ISI BUKU

CUPLIKAN KASUS 1

Read More

Bagikan Artikel ini

Buku Accurate Jasa dan Dagang Revisi 2018

EDISI 5 - REVISI 2018 AKHIR

Alhamdulillah dan terima kasih kepada seluruh pemakai Buku Mahir Komputer Akuntansi Accurate V pada Pencatatan Transaksi Jasa dan Dagang. Sejak 2015 sampai dengan 2018 telah mengalami cetak ulang dan revisi sesuai dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan dunia usaha dan industri.
Dudi yang merupakan user Accurate berkembang pesat, di Jawa tengah khususnya Perusahaan yang menggunakan Accurate sebagai software pencatatan Akuntansi nya bertambah sangat banyak.  Dan ini menyemangati penulis untuk meningkatkan kualitas buku.

Maka dengan hati bahagia, saya terbitkan edisi 2018 atas buku yang pernah terbit sebelumnya.
Revisi antara lain:

1. Pada  setup standar menggunakan bahasa inggris
2. Pada setup mahir langsung menggunakan kasus perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan dagang sekaligus, itu yooshika salon. 
3. Pada kasus contoh ditambahkan soal UKK SMK AKuntansi agar para siswa dan pemakai buku dapat mengerjakan dengan mudah soal-soal UKK dengan Accurate V

Pada kesempatan ini saya lampirkan data excel yang digunakan untuk yooshika salon dan kasus  soal UKK PD Subur.
1. DATA EXCEL PD SUBUR
2. DATA EXCELL YOOSHIKA SALON
3. KUNCI YOOSHIKA SALON
4. SOFTWARE ACCURATE V5

Read More

Bagikan Artikel ini

Buku Mahir Komputer Akuntansi Accurate- Jasa dan Dagang

Bagi bapak ibu pengguna Buku saya yang berjudul "MAHIR KOMPUTER AKUNTANSI ACCURATE- JASA DAN DAGANG""

Berikut ini adalah link:

1.  software accurate V-edukasi 

2. Data Excel Bengkel Maju LANCAR

3. DATA EXCEL YOOSHIKA SALON

3. JAWABAN PT INFOMEDIA

4. JAWABAN YOOSHIKA SALON

Beberapa perubahan dan ralat:

1. DAta excel Bengkel Maju Lancar kami perbaiki.. agar lebih memudahkan dalam melakuan setup awal.

2. Dengan perubahan atau tambahan beberapa akun .. maka ada beberapa revisi tampilan dalam buku :

Selamat mendownload dan menikmati buku diatas.

Masih ada beberapa buku yang sedang saya siapkan.. dan 90% siap di order

1. Mahir Komputer Akuntansi Accurate - Manufaktur

2.Mahir Komputer Akuntansi Accurate - Jasa Dagang Level Lanjutan (Certified Accurate Profesional)

3. Akuntansi Pemerintahan (SKPD)

4. Akuntansi Desa 

5. Akuntansi Perpajakan - Persiapan UKK

Mohon berkenan memberikan sumbang saran atas kekurangan buku buku yang saya terbitkan.

Bisa japri via WA, atau telegram, atau email ke mustjoko77@gmail.com. 

Read More

Bagikan Artikel ini

BAHAN POST TEST

BAPAK/IBU Peserta IN Akuntansi kelas C, dalam rangka memperdalam materi pelatihan, kami sajikan bahan tambahan untuk post test. Silakan download:
1. Latihan Soal
2. materi tambahan

Read More

Bagikan Artikel ini

MODUL AKUNTANSI DAN RPP KURNAS

Bagi bapak/ibu guru akuntansi ..alhamdulillah atas kebaikan dari para penulis modul guru pembelajar..saya share modul akuntansi guru pembelajar dan contoh RPP yang sesuai dengan permendikbud terbaru terkait kurnas.
Silakan downlod di MODUL AKUNTANSI DAN RPP KURNAS

Read More

Bagikan Artikel ini

Ini PTKP terbaru tahun 2015 sesuai PMK 122/PMK.010/2015

Pada dasarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurang penghasilan neto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak (PKP). PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.

Per 1 Juli 2015, batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) naik dari Rp 24,3 juta per tahun menjadi Rp 36 juta per tahun, atau Rp 3 juta per bulan.

Pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1.    Untuk menjaga daya beli masyarakat. Sebagaimana diketahui dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi pergerakan harga kebutuhan pokok yang cukup signifikan dampak dari kebijakan penyesuaian harga BBM.

2.    Terjadinya penyesuaian Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di hampir semua daerah.

3.    Terkait dengan kondisi ekonomi terakhir yang menunjukkan tren perlambatan ekonomi, akibat dampak perlambatan ekonomi global, khususnya mitra dagang utama Indonesia.

Dengan adanya penyesuaian batasan PTKP, harapan pemerintah yaitu dapat menaikkan permintaan domestik dengan tetap terus mendorong daya beli masyarakat. Pemerintah menyadari bahwa saat ini tidak bisa mengandalkan sisi eksternal (perdagangan internasional) untuk mendorong kinerja ekonomi sehingga diperlukan usaha untuk mendorong permintaan domestik melalui investasi maupun konsumsi masyarakat.

Berikut rincian besaran PTKP setelah penyesuaian:

No	Keterangan	Besaran PTKP
1	Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp 36.000.000,00
2	Tambahan Wajib Pajak yang kawin	Rp   3.000.000,00
3	Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp 36.000.000,00
4	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, contoh: ayah, ibu, dan anak	Rp   3.000.000,00
5	Tambahan untuk setiap anggota keluarga semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, contoh: mertua dan anak tiri serta anak angkat	Rp   3.000.000,00

Atas tambahan ini paling banyak diberikan untuk 3 (tiga) orang. Yang dimaksud dengan “anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya” adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.

UU Pajak Penghasilan menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, sehingga baik penghasilan maupun kerugian dari seluruh keluarga digabungkan ke dalam kepala keluarga sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu karyawati yang telah kawin wajib menggunakan NPWP suami dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya

Ketentuan PTKP bagi karyawati kawin yang menggunakan NPWP suami dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya adalah sebagai berikut:

1.    PTKP yang diberikan oleh pemberi kerja dalam penghitungan PPh Pasal 21 adalah sebesar untuk dirinya sendiri saja, sehingga statusnya dianggap TK/0.

2.    Dalam hal karyawati kawin tersebut dapat membuktikan dengan surat keterangan tertulis minimal darikecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima penghasilan, maka besarnya PTKP yang dapat diberikan yaitu sebesar PTKP untuk dirinya sendiri + PTKP status kawin + PTKP untuk tambahan keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 (tiga) orang.

Meskipun suami dan istri dianggap sebagai satu kesatuan ekonomis, dalam hal-hal tertentu penghasilan suami dan isteri dikenai pajak secara terpisah, yakni dalam hal:

1.    suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB-Hidup Berpisah)

2.    dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH-Pisah Harta)

3.    dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT-Memilih Terpisah)

Apabila suami isteri memiliki keadaan PH atau MT, maka dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami dan penghasilan neto istri, serta besarnya PPh terutang yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka (di hitung secara proporsional).

Dalam hal suami isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB), Wajib Pajak tersebut diperlakukan seperti Wajib Pajak Tidak Kawin, sehingga status PTKP-nya adalah TK/tanggungan.

Berikut rumusan rincian besaran PTKP untuk suami istri:

No	Keterangan	Uraian	Besaran PTKP
1	Suami isteri memiliki keadaan PH atau MT	K/I/0	Rp 75.000.000,00
		K/I/1	Rp 78.000.000,00
		K/I/2	Rp 81.000.000,00
		K/I/3	Rp 84.000.000,00
2	Suami isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB) dengan melihat hak asuh tanggungan ada dipihak suami/istri.	TK/0	Rp 36.000.000,00
		TK/1	Rp 39.000.000,00
		TK/2	Rp 42.000.000,00
		TK/3	Rp 45.000.000,00

 Salah satu yang menjadi subjek pajak menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 1 selain orang pribadi adalah warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Penghasilan dari Warisan yang belum terbagi pada prinsipnya merupakan hak dan dapat dibagikan kepada para ahli Waris yang berhak, dan penghasilan tersebut harus digunggungkan dengan penghasilan lainnya yang diterima atau diperoleh masing-masing ahli Waris. Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak masing-masing ahli Waris telah memperoleh pengurangan berupa PTKP, maka dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak atas penghasilan yang berasal dari Warisan yang belum terbagi tidak diberikan pengurangan berupa PTKP.

Pemberlakuan PTKP akan ditarik mundur sejak tanggal 1 Januari 2015, alias berlaku surut. Lalu bagaimana yang sudah membayar sejak awal tahun?

Bagi wajib pajak (WP) yang sudah bayar pajak enam bulan sebelumnya, berarti akan ada kelebihan pembayaran. Ditjen Pajak akan melimpahkan kelebihan tersebut ke enam bulan berikutnya. Artinya, ada pengurangan pembayaran pajak yang ditutupi dari kelebihan bayar tersebut.

Tidak ada pengembalian uang, jadi di adjust (sesuaikan) saja ke depan. Bila masih ada kelebihan pembayaran, maka akan digeser ke tahun pajak 2016. Sehingga pajak yang akan dibayarkan nantinya hanya berupa sisa tambahan.

Akibat dari kenaikan PTKP ini (lebih bayar atas PPh 21) akan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Bila pada akhir tahun 2015 masih terdapat lebih bayar, dapat dikompensasikan sampai tahun 2016.

Contoh 1:

Perhitungan PPh 21 menggunakan PTKP yang lama (selama bulan Januari – Juni 2015):

Ahmad Zakaria pada tahun 2015 bekerja pada perusahaan PT Zamrud Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp 4.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00. Ahmad menikah tetapi belum mempunyai anak. Penghitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan                                                                                         Rp 4.500.000,00

Pengurangan :

1.    Biaya Jabatan : 5% x Rp 4.500.000,00     Rp 225.000,00

2.    Iuran pensiun                                         Rp 100.000,00 (+)      Rp 325.000,00 (-)

Penghasilan neto sebulan                                                                      Rp 4.175.000,00

Penghasilan neto setahun adalah 12 x Rp 4.175.000,00 =                       Rp 50.100.000,00

PTKP setahun

– untuk WP sendiri                                          Rp 24.300.000,00

– tambahan WP kawin                                    Rp 2.025.000,00 (+)       Rp 26.325.000,00 (-)

Penghasilan Kena Pajak setahun                                                           Rp 23.775.000,00

PPh Pasal 21 terutang :

5% x Rp 23.775.000,00 = Rp 1.188.750,00

PPh Pasal 21 sebulan :

Rp 1.188.750,00 : 12 = Rp 99.063,00

Perhitungan PPh 21 menggunakan PTKP yang baru (selama tahun 2015):

Ahmad Zakaria pada tahun 2015 bekerja pada perusahaan PT Zamrud Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp 4.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00. Ahmad menikah tetapi belum mempunyai anak. Penghitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan                                                                                           Rp 4.500.000,00

Pengurangan :

1.    Biaya Jabatan : 5% x Rp 4.500.000,00       Rp 225.000,00

2.    Iuran pensiun                                           Rp 100.000,00 (+)       Rp 325.000,00 (-)

Penghasilan neto sebulan                                                                         Rp 4.175.000,00

Penghasilan neto setahun adalah 12 x Rp 4.175.000,00 =                          Rp 50.100.000,00

PTKP setahun

– untuk WP sendiri                                           Rp 36.000.000,00

– tambahan WP kawin                                      Rp 3.000.000,00 (+)         Rp 39.000.000,00 (-)

Penghasilan Kena Pajak setahun                                                               Rp 11.100.000,00

PPh Pasal 21 terutang :

5% x Rp 11.100.000,00 = Rp 555.000,00

PPh Pasal 21 sebulan :

Rp 555.000,00 : 12 = Rp 46.250,00

PPh 21 Masa Januari – Desember 2015 terutang =                            Rp. 555.000,-

PPh 21 Masa Januari – Juni 2015 yang telah disetor =                       Rp. 594.375,-

Terdapat Lebih bayar PPh 21 tahun 2015 sebesar Rp. 39.378,00, dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya / tahun 2016.

Contoh 2:

Perhitungan PPh 21 menggunakan PTKP yang lama (selama bulan Januari – Juni 2015):

Ahmad Zakaria pada tahun 2015 bekerja pada perusahaan PT Zamrud Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp 5.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00. Ahmad menikah tetapi belum mempunyai anak. Penghitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan                                                                                        Rp 5.000.000,00

Pengurangan :

1.    Biaya Jabatan : 5% x Rp 5.000.000,00  Rp 250.000,00

2.    Iuran pensiun                                       Rp 100.000,00 (+)        Rp    350.000,00 (-)

Penghasilan neto sebulan                                                                     Rp  4.650.000,00

Penghasilan neto setahun adalah 12 x Rp 4.650.000,00 =                       Rp 55.800.000,00

PTKP setahun

– untuk WP sendiri                                           Rp 24.300.000,00

– tambahan WP kawin                                     Rp 2.025.000,00 (+)     Rp 26.325.000,00 (-)

Penghasilan Kena Pajak setahun                                                          Rp 29.475.000,00

PPh Pasal 21 terutang :

5% x Rp 29.475.000,00 = Rp 1.473.750,00

PPh Pasal 21 sebulan :

Rp 1.473.750,00 : 12 = Rp 122.813,00

Perhitungan PPh 21 menggunakan PTKP yang baru (selama tahun 2015):

Ahmad Zakaria pada tahun 2015 bekerja pada perusahaan PT Zamrud Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp 5.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00. Ahmad menikah tetapi belum mempunyai anak. Penghitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan                                                                                                     Rp 5.000.000,00

Pengurangan :

1.    Biaya Jabatan : 5% x Rp 5.000.000,00  Rp 250.000,00

2.    Iuran pensiun                                              Rp 100.000,00 (+)          Rp 350.000,00 (-)

Penghasilan neto sebulan                                                                                 Rp 4.650.000,00

Penghasilan neto setahun adalah 12 x Rp 4.650.000,00 =                        Rp 55.800.000,00

PTKP setahun

– untuk WP sendiri                                            Rp 36.000.000,00

– tambahan WP kawin                                      Rp 3.000.000,00 (+)         Rp 39.000.000,00 (-)

Penghasilan Kena Pajak setahun                                                                    Rp 16.800.000,00

PPh Pasal 21 terutang :

5% x Rp 16.800.000,00 = Rp 840.000,00

PPh Pasal 21 sebulan :

Rp 840.000,00 : 12 = Rp 70.000,00

PPh 21 Masa Januari – Desember 2015 terutang =                            Rp. 840.000,-

PPh 21 Masa Januari – Juni 2015 yang telah disetor =                       Rp. 736.878,-

Terdapat kurang bayar PPh 21 tahun 2015 sebesar Rp. 103.122,00, dapat dibayarkan pada masa pajak berikutnya.

Read More

Bagikan Artikel ini

BUKU MAHIR KOMPUTER AKUNTANSI DENGAN ACCURATE

Untuk memperoleh bukunya silakan donwload di link

Buku Mahir Komputer Akuntansi Accurate

Untuk Data Excell nya dilakan donwload di link:

Data Excell untuk Buku Mahir Accurate

bagi yang belum punya akun 4shared silakan daftar dulu.

semoga bermanfaat.

bagi yang berkenan memberi donasi untuk penyempurnaan buku ini 

silakan transfer ke Rek BRI: 

0334-01-036363-50-2

atas Nama Joko Pramono

Read More

Bagikan Artikel ini